uu tentang kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. uu tentang kepolisian

2 tahun 2002, maka dapat dikatakan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 34 tahun 2004 tentang TNI. Berikut undang-undang yang mengatur tentang laporan palsu. Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara, sehingga mengalami kekosongan hukum dalam hal penanganan huru-hara; - 2 - c. Berikut Tagar rangkumkan bagaimana standar operasional prosedur (SOP) kepolisian dalam menangani demonstrasi yang dilansir dari berbagai sumber. Sikap netralitas Polri ini diatur dalam regulasi. “Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri membuat lembaran pensat yang secara rinci menjelaskan regulasi terkait. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. ABSTRAK: a. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas. Aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. Dirangkum dari laman Humas Polri, tugas pokok, wewenang, peran, dan fungsi Polri diatur melalui Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 15. fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan evaluasi Polri dalam pencegahan dan pemberantasan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 UU Kepolisian: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. UU 2002 2. Baca juga: Dipukuli Keluarga Pacar, Pria di Bekasi Malah Bikin Laporan Palsu Dianiaya dan Dibuang Orang Tak Dikenal. 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Dalam Pasal 14 Undang-undang R. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan. 2. Berdasarkan rincian tersebut, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. 4. I. go. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 (2003) portal terkait: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Polri perihal pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (KKN) sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang tersebut. 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ibu Lisnawaty W. Dokumen mengenai niat tersebut bocor di. 53 peradilan, misalnya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu. Anggota Polri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. 9. TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Muhammad Arif Universitas Islam Kalimantan Jl. 3 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dam pelayanan pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Tribratanews. Dalam UU Polri Nomor 2 tahun 2002 pasal yang menjelaskan tentang tujuan Kepolisian adalah. Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang - undang sebagai acuan dalam bertindak. UU ASN. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 (1) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menyelenggarakan fungsi Intelijen kepolisian. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Kapolri berencana merekrut 56 pegawai KPK yang diberhentikan karena tak lolos TWK sebagai PNS di Polri. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1997. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 7 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. Kewenangan Kepolisian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan UU No. 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya ^Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas. Pasal 2 Ayat 1 berbunyi, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. Dalam uu ini menetapkan bahwa kepolisian Negara memiliki tugas pokok dan tugas utama, sedangkan tugasRevisi yang dilakukan pada 2019 tersebut meninggalkan sejumlah masalah. 597, 2022 polri. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk. Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,. komisi kode etik. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. id: 14 hlm. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 382, 2022 polri. Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Nomor Tambahan. Pengaturan tentang senjata api terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ” (STBL. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Berdasarkan Keputusan Presiden No. C. Baca juga:. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. AH. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari hal inilah latihan. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, maka : A. Mengingat 1. sekolah tinggi ilmu kepolisian ptik . (UU) No. Kemudian, Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Polri menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,. Pasal ini juga memuat ancaman pidana atas dibuatnya laporan. PP RI No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) UU RI No. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1). HH. 648 views • 15 slides. D. Unduh. Terkait kewenangan memberhentikan dan menanyai identitas, pada dasarnya hal ini telah tercantum secara eksplisit dalam KUHAP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang:. 3. Tanggal Pengundangan. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam UU ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan. Judul. A. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. ”. Lalu lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Januari 2002. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik. tribratanews. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam. 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri. kitab suci atau simbol keagamaan. 27 tahun 1983; Peraturan Kapolri no. ” Dari aspek hukum administrasi negara, polisi sebagai aparatur sipil negara yang ada di institusi kepolisian merupakan hal yang menarik penulis teliti khususnya terkaitUU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnyaUU ini mencabut Undang-undang No. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang. Tinjauan Umum Tentang Obat . Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undangdi eksekutif dan Polri juga melakukan hal-hal yang menyimpang dari esensi profesionalitas dengan ’mengamini’ reaktivasi komando teritorial, dan menampik implementasi UU No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani. menegakkan hukum; dan. Undang-undang (UU) NO. 2, TLN. dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 2002; dan Perpres Nomor 52. Foto: RES. Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan : 1. Pasal 16. 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang Proses Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jogloabang. (1) Undang–Undang No. 1. Kompolnas adalah singkatan dari Komisi Kepolisian Nasional. 1. Pustaka; Desa; Search. Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakatHal inilah yang kemudian melatarbelakangi pembentukan UU No. Peraturan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi anggota Polri untuk memperoleh gaji dan hak-hak lainnya,. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:" Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Penegakan Hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. Polri berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan B. 13/1961. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya, sehingga kemudian dibentuk Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dengan menempatkan lembaga Kepolisian berada dibawah dan. 4. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama. Jenis. 5 Pelanggaran hukum atau tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi di Polda Jawa Tengah akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Manfaat Akademis, penyusunan proposal ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi. telah diamanahkan pasal 13 huruf (c) UU No. Sistem atau ketentuan kedisiplinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan UU Polri yaitu: a. Perpres 23 tahun 2023 tentang. 16/01/2023. Pengaturan mengenai tata tertib berlalu lintas di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. Kepolisian ( serapan dari bahasa Belanda: politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah [1]. Dasar Hukum Mediasi di Kepolisian. Sedangkan untuk penyidikan secara jelas diatur pada pasal 1 ayat 2 Perkap No. tahun 1961 tentang Segi-segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden". . polri. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur mengenai wewenang Kepolisian yaitu: 1. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia,. Tribratanews. Selain wewenang umum, kepolisian juga memeliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. polri. U. D. • UU RI No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Dinyatakan: “Tugas kepolisian adalah salah satu tugas pemerintah negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian, pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat. Undang No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 angka 1 UU itu menyebutkan, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan, jabatan ASN tertentu dapat diisi. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan. Pada pernyataan pers akhir tahun 2021, Agus mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan. Dalam pertimbangan putusannya, MK menyinggung ketentuan dalam UU ASN yang menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota kepolisian. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan pelaksanaan amanat UU Polri yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. A. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasannya yang mengutip dari UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. Tahun. kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas melindunginya dari berbagai tindakan kejahatan. kepolisian adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena anggota kepolisian juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan demikian Undang-Undang Narkotika juga berlaku bagi anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. Wawasan Hukum.